BIDANG  HUKUM

Bidkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda.

Bidkum bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi manusia ( HAM ) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidkum menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan hukum dan Ham dilingkungan Polda;
2. Persosialisasian dan penyuluhan hukum;
3. Penerapan hukum, pemberian nasehat dan pertimbangan hukum berkaitan dengan masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap anggota, keluarganya, dan pengemban fungsi Kepolisian lainnya;
4. Pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan unsur-unsur masyarakat;
5. Pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, personel, dan logistik dilingkungan Bidkum;
6. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi;dan
7. Pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidkum.

Bidkum dipimpin oleh Kabidkum yang bertanggung  jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari -hari di bawah kendali Wakapolda.

Bidkum terdiri dari :

• Subbagian Perencanaan dan Administrasi ( Subbagrenmin );
• Subbidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum ( Subbidsunluhkum ); dan
• Subbidang Bantuan Hukum ( Subbidbankum ).